Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam operasionalnya, setiap pendirian yayasan wajib mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu pula jika terjadi perubahan anggaran dasar, prosedur formal harus diikuti untuk menjamin legalitas yayasan tersebut.

A. Pengesahan Badan Hukum Yayasan

Permohonan pengesahan pendirian yayasan dilakukan oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang berkedudukan di wilayah hukum yayasan tersebut. Proses ini dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum).

1. Pembuatan Akta Notaris: Pendiri harus membuat akta pendirian yayasan di hadapan notaris yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian yayasan.
2. Pengajuan Melalui Sistem AHU: Notaris mengajukan permohonan pengesahan melalui sistem AHU online dengan mengunggah dokumen persyaratan, yang umumnya meliputi:
   • Akta pendirian yayasan.
   • Surat pernyataan tempat kedudukan yayasan disertai keterangan alamat lengkap.
   • Surat pernyataan mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan.
   • Bukti setor kekayaan awal atau pernyataan kesanggupan penyetoran.
3. Verifikasi dan Pembayaran: Setelah data diisi, notaris akan melakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penerbitan SK: Setelah diverifikasi dan disetujui oleh sistem, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan secara elektronik.

B. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Perubahan anggaran dasar yayasan dapat dilakukan terhadap berbagai ketentuan dalam akta pendirian, seperti perubahan nama, tujuan, kegiatan, atau susunan pengurus. Perubahan ini wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM agar memiliki kekuatan hukum.

1. Rapat Pembina: Perubahan harus diputuskan melalui Rapat Pembina yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar yang berlaku saat itu.
2. Pembuatan Akta Notaris: Hasil rapat yang memuat perubahan anggaran dasar dituangkan ke dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
3. Permohonan Persetujuan: Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar melalui sistem AHU dengan melampirkan:
   • Akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar.
   • Risalah rapat pembina atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan alasan perubahan.
   • Bukti pembayaran PNBP untuk perubahan anggaran dasar.
4. Penerbitan Surat Persetujuan: Jika seluruh persyaratan telah memenuhi ketentuan, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

C. Hal-hal Penting yang Perlu Diperhatikan

Dalam proses pengesahan maupun perubahan, penting bagi pengurus yayasan untuk memastikan hal-hal berikut:

• Kepatuhan terhadap UU Yayasan: Seluruh substansi perubahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beserta perubahannya.
• Data Pendukung: Pastikan data identitas pendiri, pengurus, dan pengawas sesuai dengan dokumen kependudukan (KTP/Paspor).
• Jangka Waktu: Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan setelah akta dibuat agar tidak menghambat legalitas operasional yayasan.
• Peran Notaris: Mengingat sistem pengajuan bersifat terintegrasi, notaris memiliki peran krusial sebagai verifikator data awal sebelum dikirimkan ke database Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan mengikuti prosedur yang benar, yayasan akan memiliki kedudukan hukum yang kuat, yang pada akhirnya akan memudahkan yayasan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, membuka rekening bank atas nama yayasan, serta menjalankan kegiatan sosialnya secara transparan dan akuntabel.