Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Latar Belakang dan Tujuan

UU 28/2007 disahkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Latar belakang utama pembentukan undang-undang ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang masih rendah dibandingkan potensi yang ada. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih jauh dari harapan, yang mengakibatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah.

Tujuan dari perubahan ketiga ini antara lain:

• Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
• Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
• Menciptakan kepastian hukum dalam bidang perpajakan
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan
• Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak

Perubahan Utama dalam UU 28/2007

UU 28/2007 membawa beberapa perubahan signifikan terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Perubahan-perubahan ini dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Berikut adalah beberapa perubahan utama dalam undang-undang ini:

1. Penerapan Prinsip Self Assessment

UU 28/2007 menegaskan penerapan prinsip self assessment dalam sistem perpajakan Indonesia. Prinsip ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, fiskus berperan sebagai pengawas dan pengelola sistem pajak, bukan sebagai petugas yang menghitung pajak secara langsung bagi Wajib Pajak.

2. Perubahan dalam Pengaturan Surat Ketetapan Pajak

UU 28/2007 memperluas jenis dan pengaturan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk SKP, termasuk:

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
• Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

3. Pengaturan Baru tentang Pemeriksaan Pajak

Undang-undang ini memperjelas prosedur pemeriksaan pajak, termasuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa, serta prosedur penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. UU 28/2007 juga mengatur tentang penunjukan kuasa khusus oleh Wajib Pajak untuk menghadapi pemeriksaan pajak, sehingga memberikan kejelasan hukum dalam proses pemeriksaan.

4. Perubahan dalam Mekanisme Keberatan dan Banding

UU 28/2007 memuat ketentuan mengenai mekanisme keberatan dan banding yang lebih transparan. Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dirugikan. Proses pengajuan keberatan dan banding diatur dengan lebih jelas, termasuk jangka waktu pengajuannya dan prosedur penyelesaiannya.

5. Pengaturan tentang Penagihan Pajak

Perubahan signifikan juga dilakukan terhadap ketentuan penagihan pajak. UU 28/2007 mengatur tentang Surat Paksa, Upaya Paksa, dan Penyampaian Surat Paksa sebagai instrument penagihan pajak yang efektif. Surat Paksa diperbolehkan diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan, namun sebelumnya harus diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak (SPTP) jika Wajib Pajak tidak melunasi dalam jangka waktu tertentu.

Prosedur dan Tata Cara Perpajakan Menurut UU 28/2007

UU 28/2007 menjelaskan secara rinci prosedur dan tata cara perpajakan yang harus diikuti oleh Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah beberapa prosedur utama yang diatur dalam undang-undang ini:

1. Pendaftaran Wajib Pajak

Setiap orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan harus mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan tempat kegiatan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

UU 28/2007 mengatur kewajiban penyampaian SPT yang merupakan salah satu kewajiban utama Wajib Pajak dalam sistem self assessment. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pembayaran Pajak

Undang-undang ini mengatur mekanisme pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara yang telah ditentukan, termasuk melalui kantor pos, bank persepsi, atau metode pembayaran lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran pajak secara tunai atau tidak tunai.

4. Pemeriksaan Pajak

UU 28/2007 mengatur prosedur pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam pemeriksaan ini, Direktorat Jenderal Pajak berhak meminta keterangan, bukti, dan melakukan pemeriksaan pembukuan yang dimiliki Wajib Pajak.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

UU 28/2007 memuat hak dan kewajiban Wajib Pajak secara lebih jelas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Hak dan kewajiban ini menjadi dasar dalam hubungan antara Wajib Pajak dan fiskus.

Hak Wajib Pajak

• Mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
• Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
• Mendapatkan penyuluhan perpajakan
• Mengajukan keberatan, gugatan, dan permohonan Peninjauan Kembali
• Meminta penjelasan secara tertulis mengenai pajak yang terutang
• Menghadap langsung atau mengirim kuasa untuk menghadapi pemeriksaan pajak
• Mendapatkan informasi mengenai keadaan dan/atau hasil pemeriksaan

Kewajiban Wajib Pajak

• Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
• Melakukan pembukuan atau pencatatan
• Menyampaikan Surat Pemberitahuan
• Melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
• Melampirkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak
• Menerima dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
• Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

UU 28/2007 mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang diatur dalam UU 28/2007 meliputi:

• Denda keterlambatan penyampaian SPT
• Bunga terkait dengan penundaan pelaporan atau pembayaran pajak
• Kenaikan sehubungan dengan kurang bayar pajak
• Denda terkait dengan tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
• Denda terkait dengan tidak menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Indonesia atau valuta Rupiah
• Denda terkait dengan tidak memberikan kesempatan untuk pemeriksaan
• Denda terkait dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21

Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang diatur dalam UU 28/2007 meliputi:

• Pidana kurungan atau denda bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap
• Pidana kurungan atau denda bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan tidak dengan benar atau tidak lengkap
• Pidana kurungan atau denda bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan
• Pidana kurungan atau denda bagi setiap Orang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan pada tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan

Penerapan dan Dampak UU 28/2007

Sejak diundangkan pada tanggal 27 Desember 2007, UU 28/2007 telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem perpajakan Indonesia. Beberapa dampak positif yang dapat diamati antara lain:

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Mekanisme dan tata Cara perpajakan yang lebih jelas serta hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diatur secara tegas dalam UU 28/2007 berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Wajib Pajak menjadi lebih memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Peningkatan Penerimaan Pajak

Sejak penerapan UU 28/2007, terjadi peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kepatuhan pajak, perbaikan sistem administrasi perpajakan, serta efektivitas penegakan hukum perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak ini berkontribusi pada peningkatan rasio pajak terhadap PDB meskipun masih belum mencapai target yang diharapkan.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan

UU 28/2007 mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Perbaikan layanan dapat dilihat dari penyediaan berbagai layanan perpajakan secara online, pembukaan Kring Pajak, peningkatan kualitas penyuluhan pajak, dan berbagai inovasi lain yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

UU 28/2007 mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Procedur pemeriksaan, keberatan, banding, dan penagihan pajak yang diatur secara jelas memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur perpajakan.

Tantangan dalam Implementasi UU 28/2007

Meskipun membawa banyak peningkatan, implementasi UU 28/2007 masih menghadapi beberapa tantangan:

• Pengetahuan dan kesadaran pajak masyarakat yang masih belum merata
• Kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak yang belum optimal
• Infrastruktur sistem teknologi informasi perpajakan yang masih dalam proses pengembangan
• Kompleksitas ketentuan perpajakan yang seringkali menyulitkan Wajib Pajak kecil dan menengah
• Hambatan dalam penegakan hukum perpajakan terkait sumber daya dan kewenangan