Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2018 menyajikan data dan informasi kesehatan yang penting untuk memahami situasi dan kondisi kesehatan masyarakat di provinsi ini. Profil ini menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan di Sumatera Barat.
Kondisi Demografi
Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 121 jiwa per kilometer persegi. Penduduk tersebar di 19 kabupaten/kota dengan komposisi penduduk perkotaan meningkat mencapai 49,3% di tahun 2018. Pertumbuhan penduduk tahunan berada pada angka 1,17%. Harapan hidup saat lahir mencapai 71,2 tahun, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Indikator Demografi Penting:
- Angka Kelahiran Kasar (CBR): 19,8 per 1.000 penduduk
- Angka Kematian Kasar (CDR): 5,3 per 1.000 penduduk
- Rasio jenis kelamin: 100,4 (laki-laki per 100 perempuan)
- Harapan Hidup saat lahir: 71,2 tahun
Fasilitas Kesehatan
Pada tahun 2018, Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Tingkat pemenuhan rasio fasilitas kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih terdapat disparitas antar wilayah kabupaten/kota.
| Jenis Fasilitas | Jumlah | Pertumbuhan dari 2017 |
|---|---|---|
| Rumah Sakit | 42 | +2 |
| Puskesmas | 231 | +3 |
| Puskesmas Pembantu | 568 | -5 |
| Rumah Bersalin | 89 | +7 |
| Klinik Pratama | 236 | +12 |
| Klinik Utama | 38 | +4 |
| Apotek | 567 | +23 |
Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan
Pada tahun 2018, 92,7% penduduk Sumatera Barat dapat mengakses fasilitas kesehatan pertama (puskesmas/posyandu) dengan waktu tempuh kurang dari 30 menit. Sementara itu, 78,3% penduduk memiliki akses ke rumah sakit dengan waktu tempuh kurang dari 60 menit dari tempat tinggal mereka. Kabupaten dengan aksesibilitas tertinggi adalah Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh, sementara kabupaten dengan aksesibilitas terendah adalah Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Sijunjung.
Tenaga Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat memiliki lebih dari 43.000 tenaga kesehatan yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sekitar 6,7% dibandingkan tahun 2017. Namun, distribusi tenaga kesehatan masih mengalami ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Rasio Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk:
- Dokter: 9,7
- Perawat: 32,4
- Bidan: 18,9
- Apoteker: 2,3
- Tenaga Teknis Kefarmasian: 4,1
- Tenaga Kesehatan Masyarakat: 2,8
- Tenaga Kesehatan Gigi: 4,5
- Tenaga Gizi: 3,2
Distribusi Geografis Tenaga Kesehatan
Sebaran tenaga kesehatan masih belum merata dengan konsentrasi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan. Kabupaten/kota dengan rasio tenaga kesehatan tertinggi adalah Padang, Bukittinggi, dan Pariaman, sementara kabupaten dengan rasio terendah adalah Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Sijunjung. Pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan distribusi tenaga kesehatan ke daerah tertinggal melalui program penempatan tenaga kesehatan wajib kerja dan insentif khusus.
Penyakit dan Masalah Kesehatan Utama
Penyakit Menular
Di tahun 2018, penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan utama di Sumatera Barat. Penyakit tuberkulosis (TB) mencatat angka insiden tertinggi dibandingkan penyakit menular lainnya meskipun cakupan penanggulangan TB terus ditingkatkan. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) menunjukkan fluktuasi dengan lonjakan kasus tertinggi pada musim hujan.
| Penyakit | Jumlah Kasus | Perubahan dari 2017 | Angka per 10.000 Penduduk |
|---|---|---|---|
| Tuberkulosis (TB) | 12.567 | +8,3% | 23,3 |
| Malaria | 89 | -34,2% | 0,16 |
| Demam Berdarah Dengue | 2.897 | +12,7% | 5,4 |
| HIV/AIDS | 423 | +21,3% | 0,8 |
| Diare | 34.567 | -4,2% | 64,2 |
| Influenza | 67.234 | +5,8% | 124,5 |
Penyakit Tidak Menular
Pola penyakit di Sumatera Barat menunjukkan transisi epidemiologi dengan peningkatan penyakit tidak menular (PTM). Hipertensi dan diabetes melitus menjadi PTM dengan prevalensi tertinggi. Program deteksi dini dan pengendalian faktor risiko PTM terus diperluas melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM di seluruh kabupaten/kota.
Prevalensi Penyakit Tidak Menular:
- Hipertensi: 23,4%
- Diabetes Melitus: 8,7%
- Penyakit Jantung Koroner: 2,1%
- Stroke: 1,3%
- Kanker: 0,8%
- Gagal Ginjal Kronis: 0,5%
- Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK): 1,7%
Masalah Gizi
Sebaran masalah gizi di Sumatera Barat tahun 2018 menunjukkan kecenderungan penurunan masalah gizi kurang dan peningkatan masalah gizi lebih. Program pemulihan gizi berbasis keluarga terus ditingkatkan khususnya di daerah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi.
- Balita gizi buruk: 0,89% (penurunan dari 1,23% di 2017)
- Balita gizi kurang: 5,67% (penurunan dari 6,12% di 2017)
- Balita stunting: 27,8% (penurunan dari 31,5% di 2017)
- Anak sekolah obesitas: 12,3% (peningkatan dari 10,8% di 2017)
Kesehatan Ibu dan Anak
Indikator kesehatan ibu dan anak tahun 2018 menunjukkan perkembangan positif. Angka kematian ibu mengalami penurunan namun masih di atas target nasional, sementara cakupan pelayanan antenatal dan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional terus meningkat.
- Angka Kematian Ibu (AKI): 189 per 100.000 kelahiran hidup (penurunan dari 212 di 2017)
- Angka Kematian Bayi (AKB): 24 per 1.000 kelahiran hidup (penurunan dari 27 di 2017)
- Angka Kematian Balita (AKBa): 30 per 1.000 kelahiran hidup (penurunan dari 34 di 2017)
- Kunjungan kehamilan (K4): 91,2% (peningkatan dari 88,7% di 2017)
- Persalinan ditolong tenaga kesehatan: 96,8% (peningkatan dari 95,2% di 2017)
- Cakupan imunisasi lengkap: 89,7% (peningkatan dari 86,3% di 2017)
Program Kesehatan Prioritas
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Hingga akhir tahun 2018, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat telah mencapai 85,4% dari total penduduk. Sebanyak 4,6 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta dengan rincian: 61,2% peserta PBPU dan BP, 23,4% peserta Pekerja Penerima Upah, dan 15,4% peserta PBI. Fasilitas kesehatan mitra JKN terus diperluas untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Program Indonesia Sehat
Implementasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di Sumatera Barat telah mencapai 78,6% sasaran hingga tahun 2018. Terdapat 1.234 desa/kelurahan yang telah memiliki kader kesehatan yang aktif dalam pendekatan keluarga sehat. Program ini difokuskan pada upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Percepatan Penanggulangan Stunting
Program percepatan penanggulangan stunting telah dilaksanakan di 19 kabupaten/kota dengan fokus pada 100 kecamatan prioritas. Intervensi yang dilakukan meliputi: pemberian tablet tambah darah, suplementasi gizi balita, edukasi gizi, dan perbaikan sanitasi di 500 desa/kelurahan. Peran lintas sektor sangat ditekankan dengan pembentukan tim percepatan penanggulangan stunting di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Pengendalian Tembakau
Sebanyak 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat telah menerbitkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2018. Prevalensi perokok penduduk 15 tahun menurun menjadi 28,7% dari 31,2% di tahun sebelumnya. Sensitisasi bahaya rokok dan pengawasan implementasi KTR terus ditingkatkan bersama instansi terkait.
Program Pengembangan Desa Siaga Aktif
Hingga akhir 2018, terdapat 2.567 desa siaga aktif atau sekitar 78% dari total desa di Sumatera Barat. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan melalui kemitraan antara masyarakat, pemerintah desa, dan fasilitas kesehatan setempat. Penguatan sistem rujukan desa dan dana desa untuk bidang kesehatan menjadi fokus pengembangan program ini.
Program Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)
Tahun 2018 menjadi tahun pamungkas pencapaian target MDGs di Indonesia. Sumatera Barat telah mencapai beberapa target MDGs kesehatan yaitu penurunan AKB, AKI, dan peningkatan cakupan imunisasi, namun masih tertinggal dalam penurunan prevalensi stunting dan peningkatan akses air bersih. Persiapan transisi dari MDGs ke Sustainable Development Goals (SDGs) telah dimulai dengan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan.
Reformasi birokrasi kesehatan dan akreditasi fasilitas kesehatan terus diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Sumatera Barat. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektor menjadi kunci dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
