Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki yurisdiksi wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai pilar penegakan hukum di wilayah tersebut, Pengadilan Negeri Buntok mengemban tugas utama untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara hukum, baik perkara pidana maupun perkara perdata, guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Buntok berpedoman pada visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Visi ini dijabarkan melalui misi utama yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tugas dan Fungsi

Secara operasional, Pengadilan Negeri Buntok memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan administrasi peradilan dan persidangan. Tugas-tugas tersebut antara lain:

• Menyelenggarakan persidangan perkara pidana dan perdata untuk memutuskan sengketa atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Barito Selatan.
• Memberikan layanan administrasi hukum seperti pelayanan Surat Keterangan (tidak pernah dipidana, kepailitan, dan lainnya) bagi masyarakat.
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.
• Mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem peradilan elektronik (E-Court) guna mempercepat proses berperkara.

Komitmen terhadap Pelayanan Publik

Sebagai instansi Kelas II, Pengadilan Negeri Buntok terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem manajemen mutu dan standar operasional prosedur yang transparan. Fokus utama pelayanan meliputi efisiensi waktu penyelesaian perkara, akses informasi yang mudah bagi masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan atau penyandang disabilitas.

Pemanfaatan teknologi menjadi fokus strategis Pengadilan Negeri Buntok. Dengan adanya sistem E-Court, masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran perkara secara daring, pembayaran biaya perkara secara elektronik, hingga pertukaran dokumen persidangan secara digital. Hal ini dilakukan demi mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Integritas dan Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Buntok menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan secara konsisten melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok berkomitmen untuk menjaga martabat peradilan dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun selama proses pelayanan hukum berlangsung.

Secara keseluruhan, kehadiran Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bukan sekadar lembaga pemutus perkara, melainkan mitra bagi masyarakat Barito Selatan dalam memastikan bahwa hak-hak hukum setiap individu terlindungi dengan baik melalui proses peradilan yang jujur, adil, dan transparan.