Kebijakan Media pada Praktik Peliputan di Radar Jogja di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 membawa dampak yang luar biasa bagi berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali dunia jurnalistik. Bagi media massa, pandemi ini bukan hanya sekadar objek berita, melainkan juga sebuah krisis yang mengubah secara rad cara kerja dan operasional perusahaan. Di tengah tren penurunan pendapatan iklan dan pergeseran perilaku konsumsi berita, media arus utama lokal seperti Radar Jogja ditantang untuk menjaga kualitas liputan sekaligus menjamin keselamatan para pekerja medianya. Tulisan ini mengulas kebijakan yang diadaptasi Radar Jogja dalam praktik peliputan selama masa pandemi.

Konteks dan Tantangan Awal

Ketika pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020 dan diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ruang gerak fisik menjadi sangat terbatas. Bagi industri pers, kebijakan ini menimbulkan dilema. Jurnalisme mengharuskan kehadiran pewawancara di lokasi kejadian untuk mendapatkan data akurat dan verifikasi visual (seeing is believing). Namun, di sisi lain, protokol kesehatan menganjurkan Pembatasan Fisik atau Physical Distancing.

Radar Jogja, sebagai salah satu media cetak terkemuka di Yogyakarta yang berada di bawah naungan Jawa Pos Group, harus segera merespons situasi ini. Tantangan utamanya adalah mempertahankan news flow (alur berita) yang relevan bagi masyarakat Jogja mengenai virus corona, tanpa membahayakan kesehatan para reporter, redaksi, dan mitra kerja di lapangan.

Transformasi Alur Kerja Redaksi (Newsroom)

Salah satu perubahan paling mendasar yang diterapkan adalah penyesuaian sistem kerja redaksi dari tatap muka menjadi sistem shift terbatas dan Work from Home (WFH). Di bawah manajemen Radar Jogja, kebijakan dibuat untuk membatasi jumlah karyawan yang berada di kantor dalam satu waktu.

• System Shift; Jurnalis dan editor dibagi menjadi beberapa kelompok shift yang bergantian masuk ke kantor. Hal ini dilakukan untuk mematuhi protokol jaga jarak sekaligus memastikan berita tetap diproduksi setiap hari.
• Work from Home (WFH); Untuk staf redaksi tata letak (layouter) dan bagian administrasi tertentu, diimbau untuk bekerja dari rumah. Koordinasi dilakukan melalui aplikasi pesan instan grup dan platform konferensi video.
• Protokol Kesehatan Kantor; Bagi staf yang masuk kantor, wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, dan menyediakan fasilitas cuci tangan serta hand sanitizer di area masuk dan meja kerja.

Transformasi ini bukan tanpa hambatan. Budaya diskusi redaksi yang biasanya terjadi secara face-to-face dalam editorial meeting pagi harus beralih ke pertemuan virtual. Meskipun demikian, kedisiplinan dalam menjaga deadline produksi koran tetap dipertahankan.

Adaptasi Teknik Peliputan Lapangan

Inti dari kerja jurnalistik ada di lapangan. Di masa pandemi, Radar Jogja menerapkan kebijakan ketat terkait peliputan fisik. Keberadaan jurnalis di lapangan dikurangi secara drastis dan hanya diizinkan untuk liputan-liputan yang bersifat sangat krusial atau hard news yang membutuhkan kehadiran langsung.

1. Pengurangan Konfrontasi Fisik

Kebijakan utama adalah meminimalkan kontak antara jurnalis dengan narasumber. Wawancara tatap muka (konfrontasi) yang biasanya dilakukan dengan jarak dekat diubah menjadi wawancara jarak jauh. Jurnalis memanfaatkan teknologi komunikasi seperti telepon, pesan suara, panggilan video (Zoom, Google Meet, atau WhatsApp Video), dan media sosial untuk menggali informasi.

2. Protokol Saat Turun Lapangan

Jika ada tugas peliputan yang memang tidak bisa diwakilkan (misalnya peninjauan rumah sakit rujukan, dapur umum, atau Gugus Tugas Penanganan Covid-19), jurnalis Radar Jogja diwajibkan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) baru:

• Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker medis atau masker kain ganda, face shield, dan kadang kala rompi pelindung.
• Membawa dan rutin menggunakan hand sanitizer.
• Menjaga jarak aman (minimal 1-2 meter) dengan narasumber maupun objek foto.
• Meminimalkan durasi peliputan; cukup mengambil data dan dokumentasi visual yang esensial saja tanpa berlama-lama berkumpul.

3. Kewartawanan Data (Data Journalism)

Karena akses lapangan terbatas, Radar Jogja meningkatkan porsi pemberitaan berbasis data. Redaksi lebih banyak mengandalkan data rilis resmi dari pemerintah daerah (Dinas Kesehatan DIY), Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan akademisi. Visualisasi data seperti grafik penambahan pasien, peta sebaran, dan statistik pemulihan menjadi sajian utama untuk menggantikan foto-foto aktivitas lapangan yang sulit didapatkan tanpa melanggar protokol physical distancing.

Verifikasi Informasi dan Pemberantasan Hoaks

Masa pandemi juga disertai dengan infodemic atau wabah informasi yang salah. Menjamurnya hoaks mengenai obat-obatan, vaksin, dan konspirasi virus korona menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan editorial Radar Jogja pada masa ini sangat menekankan prinsip ketatverifikasi.

Redaksi memberikan instruksi khusus kepada para jurnalis untuk tidak mengutip informasi dari sumber yang tidak jelas atau hanya berdasarkan unggahan media sosial warga tanpa konfirmasi resmi. Radar Jogja berperan aktif dalam melakukan fact-checking atau cek fakta atas berita-berita yang beredar di WhatsApp atau Facebook, kemudian merilis berita perbaikan untuk meluruskan kesalahpahaman masyarakat Yogyakarta. Fokus berita diarahkan pada edukasi kesehatan dan kebijakan pemerintah yang sah.

Konsekuensi Ekonomi dan Produksi

Kebijakan penyesuaian peliputan ini tidak lepas dari kondisi ekonomi perusahaan. Turunnya pendapatan iklan secara nasional juga memukul Radar Jogja. Efeknya, terjadi penyesuaian dalam hal produksi.

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah page reduction atau pengurangan jumlah halaman koran cetak. Dengan berkurangnya halaman, redaksi harus lebih selektif dalam memilih berita. Prioritas diberikan pada berita terkait Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya, sementara rubrik-rubrik hiburan atau gaya hidup yang bersifat sekunder dikurangi atau digabung. Kebijakan ini menuntut efisiensi penulisan; seorang reporter harus bisa memproduksi berita yang lebih padat dan relevan dengan alokasi ruang yang makin sempit.